BMT (Bait Maal wat Tamwil)

Tata cara Pendirian BMT

Pengertian BMT ( Bait Maal wat Tamwil )/ Balai Usaha Mandiri Terpadu, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasi, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat sera membela kepentiangan kaum fakir.

Fungsi BMT

·      Baitul Tamwil, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

·        Baitul Maal, Menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Prosedur pendirian BMT

1.      PERSIAPAN TIM PERUMUS PENDIRIAN BMT

Lakukan pelatihan pemahaman tentang BMT ? kepada peminat di sekitar wilayah / kawasan potensial. Lakukan identifikasi potensi SDM , yang nanti akan menduduki / berperan sebagai pemodal, pengelola, pengurus, dewan manajemen dan dewan syariah.
Lakukan identifikasi potensial pengurus dan pengelola calon BMT secara spesifik sesuai dengan diskripsi pekerjaan yang akan ditekuni.

2.      SURVEY KELAYAKAN LOKASI

Pilih lokasi yang strategis ( dekat calon nasabah penyimpan, transportasi mudah, ada tempat parkir, area mobilitas usaha tinggi, set up ruangan yang okey, sesuaikan dengan kemampuan modal yang ada) Identifikasi wilayah seberapa besar para tokoh dan masyarakat di lingkungan sekitarnya mendukung ?

3.      SURVEY KELAYAKAN USAHA

Ukur seberapa besar modal yang mungkin terkumpul ? semakin besar modalnya semakin baik , karena modal akan digunakan untuk :

·         persiapan di awal pendirian seperti sewa gedung, persiapan ATK ( slip, arsip, buku pendukung, stempel, polpen, kartu ID, dll) , meja dan kursi karyawan , lemari penyimpan data, satu set computer, dan asesoris lainnya. Nilainya sekitar 7 s/d 15 juta.

·         Pembiayaan kepada nasabah dengan harapan memperoleh pendapatan dari usaha ini dan tambahan simpanan pihak ke III. Kalau modal yang disiapkan untuk pembiayaan sejumlah 20 juta , maka kita bisa atur rata –rata pembiayaan 200 ribu per nasabah.
diilustrasikan bahwa kalau sebagian modal awal untuk pembiayaan sebesar 20 juta, maka dengan pembiayaan setiap nasabah sebesar rata-rata Rp.200.000,- akan dapat menerima nasabah sebanyak 100 nasabah, sedang potensi simpanan diharapkan bisa meningkat 25% dari besarnya pembiayaan pada bulan berjalan, maka pendapatan yang bisa kita peroleh hanya sebesar Rp. 400.000,-/ per bulan. Artinya kalau pengeluaran BMT lebih dari pendapatan tersebut maka diperlukan peningkatan jumlah modal dan simpanan lebih besar lagi.

·         Persiapan untuk pra operasional seperti rapat, konsulidasi, dan launching soft dan grand opening. Sekitar 2 s/d 5 juta. Ukur seberapa besar bisa menggalang dana dari masyarakat terdekat. ?

4.      PERSIAPAN SDM , KEUANGAN DAN BADAN HUKUM KOPERASI

Rekruitmen pendiri BMT minimal 20 orang yang potensial ( baik sebagai pengurus 3 orang terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara. Kemudian persiapkan pengelola harian minimal 3 orang terdiri dari manajer , marketing dan pembukuan sekaligus merangkap teller.
Buat rumusan badan hukum Koperasi Syariah konsultasi dengan Dinas Koperasi setempat dimana koperasi akan didirikan. Persiapkan modal disetor atas nama Cq : Kanwil Koperasi Tingkat Propinsi senilai 50 juta untuk KJKS. Buat berita acara pada saat RAT dan rumusan perencanaan laporan keuangan berupa neraca nol tahun dan proyeksi 1 tahun kedepan
Buat proyeksi neraca keuangan dalam bentuk cash flow dan rugi labanya. Sesuai dengan data-data dan asumsi yang mendekati kebenaran, Lihat contoh seperti dalam lampiran 1.

5.      PERSIAPAN PRA OPERASIONAL

Persiapkan SOB ( standar operasional Baku ) BMT sebagai acuan kerja BMT, berisi tentang :

1) Visi misi BMT

2) Sistem dan prosedur pengelolaan BMT

3) Strategi pengembangan BMT dan target-targetnya.

4) Pengelolaan SDM termasuk gaji dan prestasi.

5) Sistem keuangan dan akuntansinya

Sambil menunggu badan hukum , lakukan pra operasional dan konsulidasi kepada masyarakat sekitarnya. Persiapkan pengumpulan dana dari pemodal minimal 50 juta sebelum operasional. Lakukan pelatihan internal dan sekaligus penguatan di bagian marketing untuk tujuan peningkatkan simpanan dan pembiayaan. Lakukan pengamanan anggaran dengan cara membuat perencanaan neraca yang mengindikasikan terjadinya produktifitas yang tinggi menuju efisiensi yang progresif ( sesuai dengan target dan program serta pemasukan )

6.      PERSIAPAN SOFT OPENING

Lakukan tirakatan, tausiah, doa bersama, pengajian kalau BMT akan segera dibuka secara soft opening. Lakukan pekerjaan dengan senang hati dan jangan mendua, layani nasabah dengan sebaik-baiknya, jaga kredibilitas BMT secara terus menerus , kerja keras dan istiqmah. Lakukan terobosan dengan cerdas dengan memperhitungkan untung ruginya kalau program kerja dijalankan.

7.      PERSIAPAN GRAND OPENING

a. Tunjukkan pada publik kalau kinerja BMT baik, gunakan alat untuk mengukur kinerja    BMT.

b.  Undang berbagai lapisan masyarakat potensial untuk mendukungnya.

c.  Tunjukan hasil yang sudah tercapai selama ini.

d.  Lakukan persiapan RAT internal untuk memperbaiki kinerja keuangan dan manajemen.

8.      PENGUATAN PEMASARAN

Lakukan pemasaran dengan pola jemput bola. Lakukan penguatan TIM marketing untuk melakukan terobosan terobosan. Lakukan penguatan TIM internal untuk mendukungnya seperti software dan lainnya.

9.      PENINGKATAN KUALITAS SDM

Berikan peluang –peluang untuk meningkatkan prestasi bagi karyawan dengan cara mengirim karyawan dalam pelatihan dan seminar. Bentuk TIM solit jangan sampai ada yang ragu dan keluar dari formatur.( lihat gajinya, hasil kerjanya/ prestasinya)
Tunjukkan jenjang karir yang jelas.

Pendirian BMT

BMT secara badan hukum harus berbentuk koperasi, dalam prakteknya BMT di-awasi oleh PINBUK, sebagaimana juga koperasi pada umumnya, maka para pendiri diperbolehkan mempunyai hak-hak khusus. Mungkin untuk kriteria pendirian lebih baik bertanya langsung pada PINBUK, karena pada prinsipnya PINBUK tsb sama setiap daerahnya. Dalam AD/ART, sebaiknya  harus benar-benar membuat batasan tegas agar BMT tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan Syari’ah, biasanya poin yang sangat rentan adalah masalah bentuk-bentuk dan tata cara peminjaman, serta kemana dana yang dipinjamkan tersebut digunakan. Juga untuk mengantisipasi masuknya ide sekuler, maka pada AD/ART nya BMT yang akan dirikan, sebaiknya dibuat dipasal tentang hak suara,  yaitu hak suara antara Anggota Istimewa dan Anggota Biasa. Anggota Istimewa yaitu para pendiri dan atau yang memiliki dana yang besar di BMT, memiliki hak suara lebih. Jika ada anggota baru mau memasukan dana yang cukup signifikan, maka perlu persetujuan Anggota Istimewa.  Dan jangan lupa untuk menambahkan bahwa ide/usulan dari anggota, baru akan dijalankan setelah mendapat legalisasi dari dewan syariah, dewan syariah biasanya terdiri dari alim ulama yang mengerti tentang bisnis Islami. Karena berbentuk koperasi, tentunya modal awal BMT tidaklah besar, maka sebaiknya BMT didirikan disekitar pasar, karena sektor inilah yang paling menunjang pertumbuhan BMT. Agar bisa memberikan pinjaman dengan sistem mudharabah pada pedagang kecil, yang insya ALLAH bisa dihitung keuntungannya harian, jadi mereka bisa setor harian. Lagi pula BMT juga bisa mengeliminisir ijon atau rentenir. SubhanaLLAH. Sebaiknya BMT diarahkan pada pinjaman produktif, ketimbang konsumtif, banyak kegagalan terjadi ketika BMT tsb diawali dengan kegiatan konsumtif seperti pendanaan pembelian barang (sepeda motor, HP, perabot, dll), karena harta-harta yang dibelikan tersebut kemungkinan besar tidak menghasil nilai tambah dari segi ekonomi. Lain halnya dengan pinjaman produktif, pihak BMT bisa memberikan pasal, untuk memberi-hak pada BMT untuk ikut campur-tangan dalam proses usaha, agar usaha tadi tidak jatuh. Tentunya BMT harus mengeluarkan ekstra effort untuk melakukan pembinaan mereka, namun hal tersebutlah nilai plus BMT, sehingga insya ALLAH kedepannya BMT bisa mencetak pribadi-pribadi muslim yang mandiri yang cekatan dalam berbisnis. Dan bisa mengangkat martabat mustahik menjadi muzakki, insya ALLAH.

Masalah pengelelolaan:

 Dana yang akan diputar:

·       berasal dari Modal pendiri

·       berasal dari simpanan anggota (tabungan)

·       berasal dari syarikah (saham)

 Kerjasama

·         Murabahah: jual beli kredit, dalam hal ini BMT sebagai pihak penjual

·         Mudharabah: pendanaan, cara ini dengan cara bagi hasil dari usaha, dimana BMT hanya sebagai pihak penyedia dana saja

·         Musyarakah: BMT dan pengusaha bersekutu dalam menjalankan usaha, termasuk modal dan tenaga manajemen usaha tsb

·         Ijaroh: Jasa/sewa, yaitu BMT membantu seseorang menyewakan fasilitas, seperti ruko, mobil dll

·         Kardul hasan: dana sosial yang akan digunakan untuk membantu orang-orang yang kemalangan, ini murni bersifat bantuan, biasanya dana ini terkumpul dari zakat para pengusaha yang berkerjasama dengan BMT, infaq, sadaqoh dll.

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib melampirkan :

1.      Berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti fotocopy KTP seluruh anggota.

2.      Surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi jasa Keuangan Syariah primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3.      Setoran sebagaimana dmaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;

4.      Rencana kerja sekukrang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain :

a)      Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;

b)      Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/marjin masing-masing prosuk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa atau rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;

c)      Rencana penghimpunana modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;

d)     Rencana modal pebiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;

e)      Rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan;

f)       Rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.

5.      Nama dan riwayat hidup calon pengelola dangan melampirkan :

a)      Surat Keterangan Pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/kerja di Lembaga Keuangan Syariah;

b)      Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;

c)      Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.

6.      Keterangan pokok-pokok administrasi dan opembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi :

a)      Blanko permohonan menjadi anggota;

b)      Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota;

c)      Buku daftar anggota;

d)     Buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;

e)      Blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;

f)       Blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan;

g)      Blanko administrasi hutang yang diterima;

h)      Blanko administrasi modal sendiri;

i)        formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli.

7.      Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar :

a)      Kantor, meja dan kursi;

b)      Komputer dan alat hitung;

c)      Tempat menyimpan uang atau brankas;

d)     Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan :

1.      Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;

2.      permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;

3.      permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;

4.      jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;

5.      bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi  koperasi di wilayah masing-masing;

6.      pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf  a,b,dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;

7.      tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;

8.      pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan

Jenis-jenis Pinjaman (Pembiayaan) produk BMT antara lain :

1.      MUROBAHAH, Yaitu pembiayaan untuk jual-beli dengan pembayaran jatuh tempo.

2.      BAI’U BITSAMAN AJIL, Yaitu jual-beli dengan pembayaran angsuran rutin.

3.      IJAROH, Yaitu sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran angsuran atau tangguh. Misalnya; pembiayaan untuk sewa ruko (tempat usaha).

4.      MUSYAROKAH, Yaitu tambahan modal untuk usaha anggota/nasabah dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama.

5.      MUDHOROBAH, Yaitu pembiayaan modal usaha penuh dari BMT kepada anggota/nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

6.      AR-RAHN (GADAI), Yaitu pembiayaan dengan jeminan barang bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di BMT. BMT menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

7.      QORDHUL HASSAN, Yaitu pembiayaan lunak yang dikhususkan untuk kaum dhuafa atau orang yang sangat membutuhkan.

Jenis-jenis Simpanan produk BMT antara lain :

v  SIMPANAN AMANAH

v  SIMPANAN WADIAH

v  SIMPANAN PENDIDIKAN

v  SIMPANAN WALIMAH

v  SIMPANAN IDUL FITRI

v  SIMPANAN QURBAN/ AQIQOH

v  SIMPANAN HAJI

v  SIMPANAN MUDHOROBAH BERJANGKA (DEPOSITO)

ü  Prinsip-prinsip Dasar

v  Prinsip titipan atau simpanan—Al-wadi’ah, Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masya-rakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

v  Prinsip bagi hasil (Profit-sharing)

Al-Mudharabah, Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

v  Al-Musyarakah, Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

v  Prinsip Al-Murabahah, Dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan Anda membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional Anda akan dikenakan bunga dan Anda diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalanginya dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.

TABUNGAN

- Salam Mudharabah

- Salam Amanah

- Salam Siswa

- Salam Haji & Umroh

- Salam Qurban

- Salam Walimah

- Salam Ziswaf

- Salam Invest

PEMBIAYAAN

- Pembiayaan Mudharabah

- Pembiayaan Musyarakah

- Pembiayaan Murabahah

- Pembiayaan Ijarah

TABUNGAN-SIMPANAN

a)      Salam Mudharabah, Tabungan adalah jenis simpanan pada BMT Darussalam Madani bagi perorangan dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh BMT (mudahrib) dengan imbalan bagi hasil si penyimpan dana (shahibul maal).

b)      Salam Amanah, Tabungan salam amanah adalah tabungan khusus bagi organisasi/lembaga. Insya Allah menjamin dana lembaga/organisasi nasabah aman dan mendapatkan bagi hasil yang adil, halal dan sesuai syariah.

c)      Salam Siswa, Tabungan siswa adalah tabungan dana pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa agar membiasakan para pelajar/mahasiswa untuk hidup terencana dan hemat dengan menabung.

d)     Salam Haji & Umroh, Tabungan Haji & Umroh merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah kehendaki.

e)      Salam Qurban, Membatu nasabah merencanakan keuangan untuk melaksanakan ibadah kurban yang setiap tahun menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

f)       Salam Walimah, Ditujukan untuk membantu nasabah mempersiapkan kebutuhan keuangan dalam menghadapi hari pernikahan. Dengan persiapan keuangan yang matang insya Allah acara pernikahan nasabah akan berjalan baik sesuai dengan rencana.

g)      Salam Ziswaf, Adalah pool of fund untuk kegiatan ziswaf ummat, sehingga dapat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan dengan prioritas untuk modal usaha produktif dengan maksud memiliki multiplier effect dan dapat menjadi mustahik dimasa yang akan datang berupa program pinjaman dana bergulir (al qardhul hasan), selain program pemberdayaan masyarakat, program pelatihan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, program dana sosial dan beasiswa.

h)      Salam Invest, Produk investasi berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana nasabah akan dikelola sebagai pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai syariah dan mempunyai prospek usaha yang baik. Sehingga dapat memberikan keuntungan kepada nasabah dan memberikan manfaat pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

PEMBIAYAAN-PINJAMAN

v  Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BMT untuk nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Nasabah dan BMT sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh pihak BMT kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola/nasabah, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi.

v  Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama perkongisian yang dilakukan antara nasabah dan BMT dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan modal usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, pertanian, usaha atas dasar kontrak, industri perumahan (home industry) dan lain-lain.

v  Pembiayaan Murbahah, Fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli. BMT akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll)

v  Pembiayaan Ijarah, Yaitu fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan,dll.